kai.river
Kontroversi seputar Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 semakin memuncak setelah beberapa pihak mengklaim bahwa regulasi ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan tanggapan terkait hal tersebut dan mempersilakan berbagai pihak untuk menyampaikan pendapat mereka. Dalam kesempatan ini, mari kita analisa lebih dalam mengenai dampak dan implikasi dari kontroversi ini terhadap sistem hukum di Indonesia.
Memahami Perpol 10 dan Putusan MK
Perpol Nomor 10 Tahun 2025 disusun sebagai peraturan yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam lingkup kepolisian. Namun, klaim bahwa Perpol ini melawan putusan MK membuatnya menjadi sorotan. Putusan MK dikenal sebagai interpretasi final dan mengikat dari hukum tertinggi di Indonesia, mengatasi semua peraturan lain yang bertentangan. Oleh karena itu, persinggungan antara Perpol dan putusan MK ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena menyangkut kepastian hukum dan supremasi konstitusi di negeri ini.
Kapolri Memfasilitasi Diskusi
Zaman demokrasi menuntut keterbukaan dan dialog konstruktif dalam menghadapi perbedaan pendapat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempersilakan kritik yang mengatakan bahwa Perpol 10 bertentangan dengan putusan MK. Langkah ini bukan hanya menunjukkan keterbukaan terhadap kritik, tetapi juga menegaskan komitmen institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara transparan. Dialog yang sehat antara aparat penegak hukum dan masyarakat luas menjadi jalan yang penting untuk memajukan hukum di Indonesia.
Melihat dari Perspektif Hukum
Jika ditelisik dari perspektif hukum, memadukan antara aturan internal kepolisian dengan putusan konstitusi adalah hal yang krusial. Putusan MK dianggap sebagai kontrol utama dalam memastikan semua peraturan yang diterbitkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, penerbitan Perpol 10 seharusnya telah melalui kajian mendalam untuk menghindari potensi pelanggaran terhadap putusan MK. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah seberapa jauh pengawasan internal dan eksternal dilakukan dalam proses penyusunan Perpol ini.
Dampak bagi Kepastian Hukum
Ketika aspek legalitas dari kedua aturan tersebut diperdebatkan, kepastian hukum menjadi taruhannya. Kepastian hukum merupakan fondasi penting bagi masyarakat agar dapat memahami hak dan kewajibannya secara jelas. Sementara itu, jika peraturan kepolisian dicurigai berseberangan dengan hukum konstitusi, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan keraguan yang bisa berujung pada instabilitas hukum dan sosial.
Kritisme terhadap Implementasi
Kritik dan argumentasi yang berkembang di publik bukan tanpa alasan. Penerapan aturan yang kurang jelas dan cenderung multitafsir kerap kali menimbulkan masalah, terutama dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Masyarakat dan para praktisi hukum sering kali melihat celah ini sebagai langkah regresif, alih-alih progresif. Oleh karena itu, penting bagi pembuat peraturan untuk lebih berhati-hati, cermat, dan akomodatif terhadap berbagai input sebelum melegitimasi aturan yang punya dampak luas seperti ini.
Kesimpulan: Mewujudkan Harmoni Hukum dan Kebijakan
Meskipun perdebatan mengenai Perpol 10 dan putusan MK ini mungkin belum sepenuhnya berakhir, penting bagi semua pihak untuk menggunakan perbedaan pendapat ini sebagai pemicu positif guna menciptakan sistem hukum yang lebih jelas dan berpihak pada keadilan. Keharusan untuk menyatukan visi antara peraturan internal dengan hukum konstitusi harus ditanggapi dengan keseriusan dan dedikasi tinggi. Dengan demikian, harmoni antara kepolisian dan konstitusi dapat terwujud, membawa arah positif bagi sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.
