kai.river
Polemik mengenai pengaturan penempatan anggota polisi di luar struktur organisasi Polri kembali mencuat setelah Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memberikan pernyataan terkait Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10/2025. Dalam keterangannya, Habiburokhman menegaskan peraturan ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan ini muncul dalam mempertajam diskusi seputar penyelarasan kebijakan penempatan personil keamanan dalam struktur pemerintahan yang lebih luas.
Perpol 10/2025 dan Rinciannya
Peraturan Pelaksanaan ini menitikberatkan pada penugasan anggota polisi di luar struktur organisasi mereka sendiri, seperti di berbagai Kementerian dan Lembaga Negara. Perpol 10/2025 bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan meningkatkan kinerja lintas sektoral dalam pemerintahan. Dengan peraturan ini, diharapkan dukungan dari segi keamanan dan ketertiban dalam urusan kenegaraan dapat terpenuhi lebih efektif tanpa mengorbankan keterpesonaan komando internal di dalam tubuh Kepolisian.
Tanggapan Ketua Komisi III
Habiburokhman, dalam pernyataannya, mendukung keabsahan Perpol tersebut dengan menyatakan bahwa regulasi ini tidak bertentangan atau melanggar keputusan MK. Menurutnya, keputusan Mahkamah tidak mengharuskan pelarangan total terhadap penugasan polisi di luar struktur, melainkan menekankan pada pentingnya mekanisme pengaturan yang jelas. Pendekatan ini dianggap sebagai langkah maju dalam upaya meningkatkan efisiensi dan integritas administrasi pemerintahan.
Pertimbangan Hukuman Baku dan Keputusan MK
Penting untuk memahami bahwa keputusan MK biasanya memberikan perspektif yang menjamin konstitusi dan kebijakan publik tidak saling berbenturan. Dalam konteks Perpol 10/2025, MK mungkin mengacu pada penerapan yang fair dan akuntabel dari penugasan polisi, yang dapat melibatkan peninjauan reguler oleh legislatif. Dalam jangka panjang, dukungan terhadap aturan ini akan bergantung pada seberapa baik pengaturannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindari konflik kepentingan dalam birokrasi.
Efek dari Penugasan Polisi di Kementerian
Penempatan anggota polisi di Kementerian memang memungkinkan peningkatan pada aspek keamanan dan kepatuhan hukum dalam setiap proyek pemerintah. Hal ini menjadi krusial terutama dalam konteks pelayanan publik serta pengawasan transaksi negara yang besar. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa polisi yang terlalu terlibat dalam kegiatan kementerian dapat membentuk dualisme peran yang berujung pada penumpukan wewenang dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Penegak Hukum sebagai Bagian Pembangunan Nasional
Melibatkan anggota Polri di kementerian maupun lembaga lain merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam memenuhi tujuan pembangunan nasional. Dalam spektrum yang lebih luas, langkah ini juga diharapkan meningkatkan upaya penegakan hukum dan ketahanan nasional. Namun, perlu optimalisasi mekanisme pengawasan agar praktik ini tetap dalam koridor hukum dan tidak merugikan prinsip kemandirian lembaga penegak hukum.
Untuk menempuh arah yang sesuai dengan visi keterpaduan antar-lembaga, evaluasi berkala atas efektivitas dan dampak dari penugasan ini sangat diperlukan. Hal ini memastikan bahwa tujuan utama penerapan Perpol dapat tercapai, yaitu peningkatan kinerja keamanan nasional tanpa mengganggu keseimbangan struktural serta fungsi kelembagaan. Pengawasan ekstra dari masyarakat dan lembaga terkait akan menjadi bagian penting dalam proses adaptasi ini.
Kesimpulan: Menuju Kolaborasi yang Seimbang
Secara keseluruhan, Perpol 10/2025 dan diskursus yang mengikutinya menunjukkan kebutuhan akan kerangka kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam pengambilan keputusan kebijakan. Apabila diimplementasikan dengan benar, peraturan ini dapat memperkuat integrasi fungsional antara Polisi dan Kementerian di Indonesia, memberikan jaminan lebih besar terhadap keamanan tanpa mengorbankan independensi hukum. Optimisme akan terciptanya tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap potensi penyimpangan struktur, sehingga tujuan pembangunan nasional yang lebih adil dan merata dapat diwujudkan.
